Gerbang1news.com – Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SH MH., menjalin kerjasama dengan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Rakorwasda dan Sosialisasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Aparat, di Bandarlampung belum lama ini.
Kerjasama APIP dan APK tersebut guna penanganan danaporan atau pengaduan masyarakat yang berintraksi pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dalam hal ini, Bupati Winarti melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Menggala dan Polres Tulangbawang, dengan dasar perjanjian MoU Kemendagri, Kapolri dan Kejagung. Serta perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Kejagung dan Kapolri Tahun 2018 tentang koordinasi APH dan APIP.
Selain itu, perjanjian kerjasama antara Pemprov Lampung dengan Kejati dan Kapolda Lampung Tahun 2018 tentang koordonasi APH dan APIP, 4. Surat Mendagri tentang penandatangan koordinasi APH dan APIP.
Dikatakan Winarti, perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberi ruang kerja sama saling bertukar informasi data atau dokumen berkaitan dengan pengaduan masyarakat dan memberi kepastian hukum bagi ASN untuk bekerja mengikuti undang-undang yang berlaku.
“Saya harap perjanjian ini memberi ruang kerja harmonis bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk saling bertukar informasi dan data atau dokumen berkaitan dengan pengaduan masyarakat,” ujar Bupati Winarti.
Perjanjian kerjasama ini, lanjutnya, merupakan salah satu implementasi dari PP 12 tahun 2017 dan memberikan ruang saling bersinergi antar instansi dan juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi ASN untuk bekerja sesuai aturan perundangan-udangan.
“Jadi setiap pengaduan atau laporan masyarakat harus memenuhi unsur-unsur sesuai dengan PP 12 tahun 2017, yaitu ada identitas jelas pelapor, nama dan alamat serta tema yang dilaporkan, dan poto copy identitas pelapor yang masih berlaku, memberi kepastian hukum bagi ASN untuk bekerja mengikuti undang-undang yang berlaku,” tambah Bunda winarti.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Irjen Kemendagri), Sri Wahyuningsih dalam sambutannya mengatakan, bahwa esensi dari MoU dan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan merupakan sebuah wujud pengawasan, bukan untuk sebuah penindakan.
“Tugas Inspektorat semakin berat, karena diberi kewenangan untuk menjalankan peran APIP, harus mendetiksi lebih dini permasalahan di Daerah, menjamin tata kelola Pemerintah harus telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, begitu pula pada peningkatan kapasitas APIP, baik anggaran maupun personilnya, maka saya mohon dukungan Kepala Daerah untuk penguatan fungsi Inspektorat ini,” Sri Wahyuningsih.
Pada penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung H. Bachtiar Basri. Sementara Bunda Winarti, sapaan akrab Bupati Tulangbawang hadir didampingi Inspektur Inspektorat Dr. Pahada Hidayat SH MH. (Jya/Wan)