Gerbang1news.com – Lampung
Dugaan penyimpangan anggaran kembali menyeruak di tubuh birokrasi Lampung. Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) resmi melaporkan enam dinas ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung atas dugaan praktik mark up dan laporan kegiatan rutin fiktif yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Laporan tersebut disampaikan pada Senin (20/10/2025) di Mapolda Lampung, Bandar Lampung, oleh Sekretaris IPLI Darta, mewakili Ketua Umum IPLI Hermansyah TR, SH.
Menurut Darta, laporan itu mencakup tiga dinas di Kota Metro dan tiga dinas di tingkat Provinsi Lampung, di antaranya Dinas Pendidikan, DPRD Provinsi Lampung, serta RSUD Abdul Moeloek.
Enam instansi tersebut diduga kuat melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan dan laporan penggunaan dana rutin.
“Kami telah menyerahkan laporan resmi ke Polda Lampung terkait enam dinas yang kami duga melakukan mark up dan pelaporan kegiatan fiktif dengan nilai mencapai miliaran rupiah,” ungkap Darta usai menyerahkan berkas laporan.
Lebih lanjut, Darta menegaskan bahwa laporan IPLI disertai dengan data pendukung dan bukti awal yang cukup kuat untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Pihaknya juga menilai praktik semacam ini tidak boleh lagi dibiarkan karena berpotensi menggerogoti uang rakyat dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan.“Kami menyerahkan bukti awal yang valid, dan kami yakin Ditreskrimsus Polda Lampung akan memproses laporan ini secara profesional,” tambahnya.
Selain itu, IPLI juga menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka dan pelayanan cepat jajaran Ditreskrimsus Polda Lampung.
“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dirkrimsus Polda Lampung yang telah menerima laporan kami dengan baik dan tanggap,” kata Darta.
IPLI berharap Polda Lampung dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan tegas dan transparan, agar keuangan negara dapat diselamatkan dari kebocoran dan penyimpangan anggaran.
“Kami percaya Polda Lampung akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ini bukan sekadar soal laporan, tapi tentang tanggung jawab menyelamatkan uang rakyat,” tutup Darta. (red)