Gerbang1news.com – Lampung, Kota Metro
Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) soroti banyaknya anggaran di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Metro mencapai miliaran rupiah diduga jadi bancakan korupsi, Senin (26/05).
Dikatakan Ketua IPLI Kota Metro Hermansyah, bahwa pihaknya hendak mengkonfirmasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Metro tentang penggunaan anggaran kegiatan rutin.
“Seperti nasi kotak dan lainnya sampe 15 miliar satu SKPD aja termasuk di KB, Pertanian sudah sampai 3 miliar belum di waktu berjalan, jadi diduga keuangan di Metro ini habis untuk kegiatan-kegiatan aja yang enggak penting,” ujarnya.
Semenjak dilantiknya kepala daerah yang baru, dirinya menilai Pemkot Metro tak melakukan pekerjaan yang konkret dan bermanfaat.
“Seperti jalan-jalan, lampu, Taman-taman, Sekolahan enggak berjalan udah lebih dari 100 hari, ini sudah bulan 5, rutin mereka diduga bermain untuk kepentingan walikota dan wakil walikota serta pejabat-pejabat yang mengindahkan walikota,” ungkapnya.
Hermansyah menambahkan, banyaknya anggaran makanan, pakai sewa, hingga BBM di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Metro berkisar hingga miliaran rupiah.
“Semuanya itu enggak masuk akal 100 juta kali 20 aja, udah dua miliar untuk makan aja,” ucapnya.
Tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 juga sama. Seperti kata Presiden itu habis dana Pemerintah ini hanya untuk mereka rapat-rapat aja beli kue, snack itu bisa mencapai miliaran rupiah,” imbuhnya.
Pihaknya menduga belanja makanan minum Walikota setempat mencapai miliaran, sehingga dinilai pemborosan APBD daerah Bumi Sai Wawai.
“Yang tahun ini aja umum udah belasan miliar lebih, nge-cat rumah dinas dan sekretariatan ini kurang lebih udah satu miliar tapi kerjaannya enggak ada, enggak ada yang di cat di rapihin contohnya rumah dinas,” terangnya.
Bagian aset juga barang-barang yang beli baru di Rumah Dinas makan anggaran hampir mencapai dua miliar barang-barang asetnya itu enggak ada yang lama, itu hilang semua,” lanjutnya.
Hermansyah memaparkan, bahwa kedepan akan membawa perkara tersebut ke Polda Lampung hingga KPK.
“Kita bagi berkas ini biarin penegak hukum bekerja semua untuk Kota Metro dan seluruh Lampung,” paparnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi awak media Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Bangkit Haryo Utomo menyampaikan, bahwa giat IPLI tersebut guna mengawal tugas-tugas Kepala Dinas.
“Saya mengapresiasi kepada IPLI ketuanya dinda Hermansyah terkait masukannya kepada kita semua dan saya langsung bahas dengan dinas-dinas yang ada hubungannya,” jelasnya.
Bangkit mengatakan, terkait tudingan adanya dugaan korupsi di sekretariat daerah pihaknya telah bersinergi dengan pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
“BPK setiap tahun melakukan pemeriksaan, ada korupsi tidaknya itu temuan BPK, ini sudah ditindaklanjuti semua dari tahun 2023 2024 dan ini sudah di periksa oleh BPK. Jadi dasar kita adalah pemeriksaan dan audit BPK,” bebernya.
“Demikian juga dinas-dinas yang ada tuduhan begini-begini mereka sudah di audit oleh BPK dan hari ini nanti jam dia akan diserahkan laporan BPK terkait dengan audit 2024 yang akan diserahkan langsung ke Walikota,” lanjut bangkit.
Sekda Metro itu juga menambahkan, bahwa temuan IPLI tersebut melibatkan beberapa Dinas-dinas yang ada di Kota Metro.
“Seperti Bappeda, BPPRD, BPKAD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian PKP, tapi saya sampaikan lagi bahwa itu sudah diaudit oleh BPK,” pungkasnya. (red)