Gerbang1news.com, Tanggamus – Debi Kurniawan, Direktur CV. Rajo, akan mengambil langkah hukum terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tanggamus, yang merupakan panitia dan penanggung jawab lelang Proyek di Kabupaten setempat.
Dirinya mengaku terzalimi oleh sikap dan cara panitia yang diduga “bermain” dalam proses lelang proyek yang dilakukan.
“Akibat server Website LPSE tidak bisa login menyebabkan peserta kesulitan meng-upload dokumen dan gagal ikut tender, kejadian seperti ini terus berulang. Kami merasa dizalimi oleh ULP Tanggamus dan kami sedang merencanakan langkah hukum agar perlakuan serupa tidak terjadi lagi di masa masa mendatang,” ujar Debi Kurniawan, Kamis (17/6/2021).
Debi mengungkapkan, sudah berulang kali mencoba login untuk memasukkan penawaran, tapi karena website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tanggamus yang diduga telah disetting Source perintahnya. Sehingga ketika kita klik login perintah tidak merespon untuk mengirimnya ke home, sehingga mereka tidak bisa meng-upload penawaran.
“CV Rajo selama ini sudah menghabiskan banyak uang untuk mempersiapkan bahan dan dokumen tender, akan tetapi mereka sama sekali tidak bisa memasukkan penawaran dalam lelang terbuka tersebut,” ungkapnya.
Debi memaparkan tentang adanya dugaan pembiaran oleh ULP, yang dimana menurutnya ada keanehan muncul dalam proses tender-tender proyek sebelumnya, seperti pada Tahun 2020 (16/5/2020), muncul dalam LPSE Tanggamus bahwa paket pekerjaan-pekerjaan telah selesai di tender dan muncul nama nama pemenangnya, dimana pada hari-hari bahkan bulan sebelumnya belum pernah sekalipun pihak ULP menanyangkan tender paket-paket tersebut.
“Bukti rekaman LPSE kami ada, dalam tehnik ini dapat kami jelaskan metode cara pengondisian mereka (ULP) dimana mereka melakukan Cloning website diduga dengan menampilkan website palsu, sementara mereka bekerja dalam website asli,” papar Debi.
Kemudian, lanjut Debi, Pada tanggal (4/6/2021) muncul pengumuman tender pekerjaan Normalisasi dan perkuatan tebing Way Semuong, dengan Pagu 4,5 Milyar, dengan jadwal pengumuman dan download dokumen penawaran (04 s.d 10/06/2021), Upload dokumen penawaran (08 s.d 11/06/2021 pukul 11.59), Dan ternyata di tanggal 8 juni tepat pukul dimulainya upload website tidak bisa login lagi, sehingga pendaftar pun terbatas dan yang akan upload pun tidak bisa.
“Dan yang anehnya lagi ternyata setelah tanggal 11 Juni (setelah tutup jadwal upload) website bisa diakses normal kembali, dan muncul nama nama perusahaan yang telah memasukkan penawaran. Entah dilakukan kapan dan dimana, dilihat dari penurunannya penawarannya sangat jelas kentara pengondisiannya,” terang Debi.
Lalu pada tanggal (14/6/2021), LPSE pun kembali menayangkan pengumuman tender paket, Pengumuman dan Download Dokumen Pemilihan (14 s.d 21/06/2021), upload dokumen penawaran (17 s.d 22/06/2021), dan lagi pihaknya merasa dikecewakan dimana mereka tidak bisa login ke dalam http://lpse.tanggamus.go.id/eproc4/ tersebut.
“Dengan fakta fakta yang ada, ini patut kami duga telah terjadi kejahatan Cyber yang dilakukan oleh oknum ULP Kabupaten Tanggamus, kami harap pihak terkait (Cyber Crime Dirkrimsus Polda Lampung) dapat mengusut siapa dalang semuanya, karna jika proses administrasi telah dilanggar maka ada kerugian negara yang ditimbulkan. Kami bersumpah akan membongkarnya,” tandas Debi.
Sementara, saat dikonfirmasi terkait persoalan ini, Sarwo Hady mengatakan, LPSE Kabupaten Tanggamus bekerja sesuai aturan dan SOP yang telah ditetapkan oleh LKPP.
“Aplikasi LPSE dibuat oleh LKPP dan kami LPSE hanya menjalankan aplikasi tersebut, server LPSE Kabupaten Tanggamus ada di jakarta, dan tidak ada pihak dari mana pun yang dapat mengutak atiknya, dan dijamin website LPSE tersebut aktif 24 jam kecuali kalo ada maintenance,” terang Sarwo saat dikonfirmasi, Jum’at (18/6/2021)
Sarwo juga menerangkan, pihaknya sudah bekerja secara profesialonal dan sesuai dengan aturan yang ada.
“Kami di ULP mempunyai kode etik tidak boleh berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung, baik melalui telpon atau media laennya pak, kecuali saat verifikasi pekerjaan. Server kami ada di jakarta, dan LPSE pd tahun 2020 kami telah daudit oleh BPK dan ikut areal intervensi korsupgah KPK pak,” terang Sarwo.
Sarwo menambahkan, dirinya membantah kalau dikatkan tidak online, karena menurutnya jika terjadi pihaknya pasti terkena teguran.
“Kalo kami tidak online kami langsung kena teguran langsung dr LKPP pak, dan itu ditujukan tempt server berada di jakarta, dan kami blm mendapatkan peringatan atau teguran dr LKPP. Website kami punya LKPP pak, kami tidak pnah tau ada website palsu, baru dengar ini,” kilah Sarwo.(Tan)