Gerbang1news.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kali Cinta Kecamatan Kota Bumi Kecamatan Lampung Utara, diwarnai Pungli. Tak tanggung-tanggung, harga yang dipatok berkisar Rp 400.000 hingga Rp 450.000 untuk pembuatan sertifikat tanah.
Diungkapkan Samiran, warga desa setempat. Saat pembuatan sertifikat melalui Program PTSL, dirinya dimintai sejumlah uang oleh oknum kelompok masyarakat (Pokmas) dengan alasan biaya administrasi.
“Saya di mintai biaya Rp 400 ribu pada tahun lalu. Kalau sekarang Tetangga saya malah naik menjadi Rp 450 ribu. Padahal katanya program ini gratis. Tapi kok ada biayanya,” keluhnya Rabu (3/4/2019).
Meskipun begitu, ia dan tetangganya terpaksa membayar uang yang diminta oleh oknum Pokmas agar bisa mendapatkan sertifikat tanah dari pemerintah.
“Ya mau gimana lagi, kami rakyat kecil ikut aja kata pamong desa. Dari pada susah nanti,” ujarnya.
Sementara, Taswin, Wakil ketua Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lampung Utara, saat mendampingi warga desa setempat mengatakan, dari data laporan warga yang terima pihaknya. Pada tahun 2019 ada sekitar 500 buku kepemilikan tanah yang sudah di tebus oleh warga dengan biaya Rp 400.000 sampai dengan Rp 450.000 perbukunya dengan total nilai Rp225.000.000.
Sebelumnya pada tahun 2018 warga telah mengajukan pendaftaran Ptsl sebanyak 969 bidang tanah dengan biaya yang di pungut sebesar Rp 400.000 dengan nilai total sebesar Rp 387.600.000 + Rp 225.000.000 dengan total Rp 612.600.000.
“Angka yang cukup fantastis. Kami menduga telah terjadi pungutan liar yang melibatkan pihak desa dan pokmas dan jelas merugikan masyarakat. Persoalan ini akan kita kawal sampai masyarakat mendapatkan keadilan dan oknum yang terlibat dalm pungli ini di berikan sangsi tegas sesuai hukum yang berlaku di negara ini,” tegas Taswin.
Dia menjelaskan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) “surat Tentang tata cara pendaftaran tanah sistematis lengkap tentang Agraria no.25/SKB/V/2017- nomor 599-3167A tahun 2017 dan nomor 34 tahun 2017 tertanggal 22 mei 2017, yang di keluarkan oleh Kementerian Agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam negeri, dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang syarat dan ketentuan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL yang di bagi dalam zona wilayah.
Saat dikonfirmasi, Ketua Pokmas dan Kepala Desa Kali Cinta terkesan saling “Buang Bola” terkait dugaan Pungli tersebut.
“Silahkan hubungi Ketua Pokmas saja, saya sedang ada urusan di luar,” ujar Sukarno, Kepala Desa setempat, saat dihubungi via telepon.
Sementara, Zulharman Ketua Pokmas setempat pun berkata sebaliknya dan terkesan enggan di mintai klarifikasi.
“Coba tanya pak Kades saja. Saya belum ada waktu,” elaknya.(Her/Din)