25 Program Bupati Winarti Jadi Ajang Pencitraan

0
315
Brosur 25 program unggulan Win-Hen./Nurwan

Gerbang1news.com – 25 Program Unggulan Pro Rakyat Bupati Kabupaten Tulangbawang Win-Hen, diduga hanya menjadi simbol seremoni ajang pencitraan Bupati.

Brosur yang di keluarkan Badan Perencaan dan Pembangunan Daerah (Bapleda) Kabupaten Tulang Bawang, sumber informasi capaian kinerja Bupati Kabupaten Tulang Bawang yang tidak sesuai dengan fakta program Kerja (Pokja) yang bergulir.

Ketua Bidang Investigasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Tulang Bawang, Toby Rianza, mengungkapkan, dari bantuan Rp 5 Milyar untuk Akreditasi Puskesmas yang gunanya persyaratan Puskes untuk mendapatkan Layanan Kartu BPJS atau mendapatkan dana Kapitasi JKN. Serta dana Rp 12 Milyar untuk Puskesmas berasal dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, program kegiatan melanggar regulasi Hukum. Pemberian dana alokasi kampung Bergerak melayani warga (BMW) Rata-Rata sebesar lebih kurang Rp.586.023.673 Perkampung.

Program telah dilakukan rekaman KTP dalam sistem jemput bola menggunakan mobil Pelayanan Kependudukan Keliling (e-KTP BMW Mobile) di kecamatan, dalam rangka peningkatan pelayanan Publik.

Pengadaan penambahan ambulance dan biaya operasionalnya sehingga masyarakat mendapatkan layanan ambulance gratis di wilayah kabupaten Tulangbawang.

Penganggaran sarana prasarana kesehatan (Puskesmas) sebesar 5 milyar dan bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar 12 Milyar .

Memberikan Bantuan Untuk sekolah 1 laptop bagi 1 guru dalam rangka peduli pendidikan dengan peningkatan mutu sumber daya pengajar yang pada saat ini telah teralisasi sebanyak 100 laptop dan pada tahun 2019 rencananya akan disediakan 1000 laptop.

Pemberian tambahan makanan berupa susu dan telur gratis bagi 49.136 siswa/i Se-Kabupaten Tulangbawang .

Dana tersebut bukanlah berasal dari dana APBD kabupaten tapi dari sumber dana APBN kementerian Desa dan anggaran yang diclem oleh pemerintah bupati saat ini Winarti pada tahun 2018 besaran anggaran dana yang di terima oleh 147 kampung dalam Dokumen rincian Anggaran yang di berikan oleh kampung lebih dan kurang nya 300 juta Rupiah saja.

Dari hasil investigasi, lanjutnya, bukti temuan pembagian dana yang di terima oleh kampung hanya kisaran 300 juta di perkuat oleh salah satu kepala kampung Bakung yang enggan di sebutkan namanya.

“Pengakuan Kepala Kampung hanya menerima 250 sampai 300 juta pada tahun 2018 kemarin. Jadi kalau ada yang bilang atau brosur yang beredar sekarang ini yang bilang 580 juta itu bohong, karna jelas-jelas yang diterima tidak sebesar yang ada dalam brosur itu,” ungkapnya.

Selain itu, pengadaan serta operasional Mobil E-KTP keliling yang dinyatakan oleh Program Bupati Tulangbawang pada tahun 2018 sudah berjalan di kampung -kampung ,bertolak belakang dengan apa yang di katakan di dalam brosur tersebut tt mobil e-KTP keliling baru di anggarkan pada tahun 2019 sumber mata Anggaran kegiatan tahun dengan volume Anggaran Rp.732.000.000.00.

Dia juga menilai, Bantuan 1000 Laptop kepada sejumlah guru pada tahun 2017 lalu tidak dilandasi dengan hukum yang kuat.

“Janji politik Winarti pada Pilkada 2017 lalu. 1000 leptop untuk Guru sekolah se-kabupaten Tulangbawang di ragukan regulasi Hukumnya yang saat ini tidak ada landasan hukum yang membolehkan menerapkan program Bantuan Leptop untuk Guru,” tambahnya.

Sementara, Ketua Bidang Hukum IWO, Deni Irawan SH Mengatakan, landasan hukum atau peraturan daerah (PERDA) /Peraturan Bupati (PERBUB). saat ini menurut informasi yang kita dapat tengah di rencanakan untuk disahkan pada saat pari purna mendatang, namun pengadaan Laptop yang menelan anggaran Milyaran itu sudah dilaksanakan pada bulan Maret lalu.

“Kejadian tersebut dinilai para pakar hukum Tata Negara program itu membuat dilema saja dikarnakan ,yang pertama landasan hukum yang tidak jelas. Kedua pembelian Laptop untuk guru masih jadi tanda tanya besar saat ini memakai dana APBD atau APBN jika memakai APBD maka bentuk nya bukan Bantuan karna setiap pembelian setiap barang atau benda yang tidak bergerak itu secara otomatis harus inpetaris atau pinjam pakai. Karna setiap belanja langsung Barang memakai APBD masuk dalam ASET Daerah atau tercatat Di ASET daerah karna notaben nya milik pemerintah daerah,” ungkap Deni

Begitu juga dengan program Susu telur gratis yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Sehingga terkesan hanya menghambur mata anggaran.

“Program ini belum memiliki payung Hukum yang jelas dan masih disanyalir diragukan apakah telur yang di bagikan layak konsumsi karna pada kenyataan nya di beberapa sekolah murid siswa siswi nya terkena penyakit diare dan susu tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Rab. seharusnya susu kemasan itu Ultarmild bukan Clevo,” pungkasnya.(Wan)

LEAVE A REPLY