Gerbang1news.com – Metro
Kota Metro dalam lebih dari satu tahun terakhir seperti tak pernah benar-benar keluar dari pusaran polemik. Nama Bambang Iman Santoso terus muncul dalam berbagai isu yang silih berganti, membentuk satu gambaran besar tentang kepemimpinan yang sedang diuji di hadapan publik. Dari persoalan honorer, laporan polisi, keterlambatan pembayaran proyek, hingga somasi jalan rusak dan gelombang demonstrasi mahasiswa, semuanya menumpuk menjadi tekanan politik yang tidak ringan. Jumat, 27/03/2026.
Isu paling keras menghantam adalah nasib tenaga honorer non database yang berujung laporan pidana ke kepolisian. Persoalan ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi soal janji yang dianggap tidak ditepati. Ketika harapan sudah lebih dulu dibangun, lalu realitas berbicara lain, kekecewaan berubah menjadi kemarahan. Respons Bambang yang menyatakan harus “menghormati hukum yang berlaku” memang menunjukkan sikap terbuka, tetapi di saat yang sama menegaskan bahwa persoalan ini sudah naik level menjadi krisis kepercayaan.
Jika ditarik ke belakang, kontroversi juga sempat muncul sejak masa Pilkada 2024, saat laporan dugaan pemalsuan dokumen mencuat. Penting ditegaskan, yang ada adalah laporan dan proses penyelidikan, bukan putusan hukum. Namun dalam politik, persepsi sering bergerak lebih cepat daripada fakta. Sekadar status “dilaporkan” saja sudah cukup memantik keraguan di tengah masyarakat.
Belum reda satu masalah, muncul persoalan lain: keterlambatan pembayaran proyek fisik tahun anggaran 2025. Pemerintah menyebutnya masih dalam batas kewajaran fiskal dan akan diselesaikan pada 2026. Namun bagi rekanan dan masyarakat, realitasnya sederhana: pekerjaan selesai, pembayaran belum tuntas. Dalam situasi ekonomi yang sensitif, kondisi ini mudah dibaca sebagai lemahnya manajemen keuangan atau kurangnya ketegasan prioritas.
Tekanan makin nyata ketika warga melayangkan somasi terkait jalan rusak. Ini bukan lagi sekadar keluhan di media sosial, melainkan langkah hukum. Jalan rusak adalah masalah konkret yang dirasakan setiap hari, sehingga ketika tak segera ditangani, publik melihatnya sebagai simbol lambannya respons pemerintah terhadap kebutuhan dasar.
Gelombang kritik memuncak pada Senin, 10 Maret 2026, saat ratusan mahasiswa turun ke jalan, membakar ban, dan menuntut penjelasan langsung dari wali kota. Ketidakhadiran Bambang dalam aksi tersebut justru memperbesar kekecewaan. Kritik tidak lagi datang dari kelompok terdampak langsung, tetapi juga dari mahasiswa sebagai representasi kontrol sosial. Ini menandakan bahwa persoalan telah bergeser dari ruang birokrasi ke ruang publik yang lebih luas.
Aksi itu bahkan berkembang menjadi simbol sindiran keras berupa rencana pengiriman daster dan lipstik ke kantor wali kota. Dalam politik, simbol seperti ini bukan sekadar aksi teatrikal, melainkan tanda bahwa jarak antara pemimpin dan masyarakat dianggap semakin lebar.
Di internal birokrasi, polemik juga muncul saat rotasi 18 pejabat eselon II pada Februari 2026. Isu liar tentang dugaan jual beli jabatan beredar di ruang publik, meski telah dibantah. Namun sekali lagi, dalam pemerintahan, persepsi bisa sama berbahayanya dengan fakta karena sama-sama menggerus legitimasi.
Belum lagi kasus dugaan korupsi proyek jalan yang menyeret beberapa tersangka dari lingkungan pemerintahan. Meski tidak menempatkan Bambang sebagai pihak terlibat, kasus ini tetap membebani citra pemerintah kota. Di mata publik, yang terlihat adalah pola berulang: proyek jalan, uang negara dan masalah hukum.
Dari seluruh rangkaian ini, benang merahnya jelas: krisis kepercayaan.
Pada isu honorer, yang runtuh adalah kepercayaan terhadap janji.
Pada proyek, yang goyah adalah kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran.
Pada jalan rusak, yang dipersoalkan adalah respons pemerintah.
Pada demonstrasi, yang pecah adalah komunikasi kepemimpinan.
Pada mutasi dan kasus hukum, yang diuji adalah integritas birokrasi.
Masalah terbesar bagi Bambang Iman Santoso hari ini bukan lagi sekadar menjawab satu per satu polemik, melainkan memulihkan keyakinan publik secara menyeluruh. Selama kepercayaan itu belum kembali terasa di lapangan, setiap isu baru sekecil apa pun akan mudah membesar dan dibaca sebagai lanjutan dari krisis yang belum selesai. (red)