Gerbang1news.com, Metro – Pengerjaan drainase di Metro Utara dinilai carut-marut, sehingga anggaran untuk biaya pengawasan saat pengerjaan proyek terkesan sia-sia.
Dikatakan oleh Ketua Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI), Hermansyah TR, pihaknya menyebut seperti pekerjaan drainase di Kelurahan Banjarsari, Metro Utara.
“Dasar kerjaan sudah enggak beres. Banyak sarat korupsinya. Ada dugaan pekerjaan Dinas PU yang tidak ada pengawasan, seperti tidak adanya plang, terus kerjaannya amburadul. Seperti salah satunya yang sudah kita dokumentasi dan bagikan, tolong pihak yang berwajib kejaksaan, wali kota, inspektorat dan lainnya, semua turun ke lapangan, dengan dasar aduan dari kami ini,” katanya.
Pihaknya juga menerangkan, terkait contoh pengerjaan drainase yang dinilai carut marut, sehingga dikhawatirkan mudah jebol.
“Contohnya ada di gambar foto itu, kelihatan batu belah tuh berdiri, lalu di pinggirnya ada tanah. Berarti kan enggak ada kekuatan, begitu ada kena air, ya jebol. Pemasangan batunya salah, seharusnya bukan berdiri tetapi bersusun tidur. Itu yang bener, sesuai dengan rab. Ada dugaan juga bermain di semen. Dugaannya semennya kurang, adukannya juga, coba tendang aja jebol. Tolong diperhatikan juga besinya.
Masyarakat pun bisa melihat, pastinya tahu. Jangankan teknisnya dari dinas PU yang sekolah di bidangnya yang tahu rab nya seperti apa, masyarakat jelas ketawa melihat kerjaan itu, apalagi orang yang mengerti kerjaan. Bisa juga BPK untuk turun, menyaksikan itu. Karena ini berpotensi, menjadi salah satu kebobrokan kerjaan PU Kota Metro,” beber Herman.
Lanjut Herman, ia menyayangkan anggaran yang tak sedikit, digelontorkan untuk biaya pengawasan dari pihak Dinas PUTR Kota Metro.
“Harusnya dari PU kan ada pengawasan, itu ada anggarannya dari APBD Kota Metro, ternyata tidak berfungsi pengawasan itu. Dan ternyata masih banyak hal-hal seperti itu di Kota Metro. Seperti di Metro Timur juga itu main plaster aja, merupakan drainase besar. Itu diduga main timpah dan cuma di aci aja, kerjaan lama di aci. Patut diduga korupsi, karena kerja yang enggak sesuai rab.
Maksud kami ikatan pemuda, dari dana untuk pengawasan dari Dinas PU, PPK dari dinas PU, juga konsultan. Konsultan itu pengawasan juga, ada namanya konsultan pengawasan. Nah, pengawasan konsultan ini harus turun juga di saat pengerjaan, dan dari dinas juga kan ada honornya, honor itu dari APBD,” jelasnya.
Kemudian, pihaknya meminta kejaksaan, wali kota hingga dinas terkait untuk bisa turun, guna meninjau pekerjaan-pekerjaan yang ada di daerah Bumi Sai Wawai itu.
“Jadi, dengan adanya hal ini, hadirnya kejaksaan, BPK, wali kota metro, dinas PU terkait tolong turun di lapangan itu di jalan jawa.
Tolong pengawasan konsultan dan dari dinas PU bekerja profesional, tidak asal datang saja, lalu selesai,” pungkasnya.(rl)