Gerbang1news.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan penyidikan terkait kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas (Randis) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2016 senilai Rp 2,6 Miliar.
Penyidikan tersebut dilakukan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Timur, Rabu (24/10/2018).
Kordinator Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung Firdaus mengatakan, dua kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lamtim yang menelan anggaran miliaran rupiah itu dilakukan cek fisik lapangan untuk pengumpulan data (Puldata).
“Proses penyelidikan pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016 dengan nilai anggaran Rp 2,6 Miliar. Sementara ini kami hanya sebatas uji fisik di lapangan, apa yang sesuai dengan kontrak, spesifikasinya (yang di periksa) seperti model (kendaraan) dan lain-lainnya,” jelas Firdaus.
Ia mengungkapkan, Kejati sendiri sudah mengantongi nama tersangka di balik pengadaan dua kendaraan dinas tersebut. Namun sayangnya, saat di konfirmasi lebih jauh, pihaknya masih merahasiakan tersangkanya.
“Kami hanya melakukan pemeriksaan fisik bersama BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI dan tim ahli otomotif. Sedangkan untuk penetapan tersangka, saya tidak bisa menceritakannya karena bukan wewenang saya. Tapi yang jelas kalau sudah memasuki masa penyidikan pasti sudah ada tersangkanya,” ucapnya.
Diwaktu bersamaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Timur Indra Duki mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu persoalan pengadaan Randis tersebut. Karena dirinya baru menjabat sebagai kepala BPKAD Lamtim.
“Pengadaan Randis Bupati dan Wakil Bupati Lamtim ini dilakukan tahun 2016, pada saat itu kepala BPKAD Lamtim adalah pak Mustakim (saat ini kepala BAPENDA Lamtim). Jadi saya tidak tahu urusan ini, karena saya juga baru menjabat sebagai kepala BPKAD,” ujarnya.(Rus)