Gerbang1news.com, Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk transparan dalam mengelola anggaran percepatan penanggulangan Covid-19 di Bumi Sai Wawai.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Metro Ria Hartini menanggapi keluhan masyarakat Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat saat menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bersama Ketua Pokdarkamtibmas Kota Metro Anna Morinda di Posko Relawan kelurahan tangguh mandiri (New Normal Life) penanggulangan Covid-19 Kelurahan setempat, Selasa (9/6/2020).
“DPRD mendesak pemerintah kota Metro untuk memberikan hak rakyat ditengah pandemi ini, kita tidak berbicara tanggungjawab OPD tertentu, yang kita minta pemerintah kota metro cepat menangani kebutuhan masyarakat, karena anggarannya ada, anggarannya cukup untuk beli sembako, untuk beli masker, dan hand sanitizer yang diperlukan masyarakat hari ini, karena itu hak mereka,” bebernya.
Dia juga meminta Pemkot Metro bergerak cepat dan tidak tebang pilih dalam memberikan bantuan ke rakyat.
“Menurut saya, untuk sembako yang dibeli oleh APBD itu tidak usah dipilih-pilih, ada berapa KK di kota metro dan kasih itu untuk semua KK karena uangnya cukup. Bahwa KK itu ternyata menengah ke atas dan mereka tidak perlu karena masih memiliki simpanan dirumah, maka bantuan itu dapat dialihkan ke tetangganya yang membutuhkan. Tapi hak mereka kita tetap kirim dulu,” ujar Ria.
Lurah Imopuro Nasirwan Ali mengaku di masa new normal life warganya masih banyak membutuhkan sejumlah APD. Mulai dari masker, hand sanitizer hingga desinfektan.
“Di era new normal ini kita perlu banyak hand sanitizer, perlu banyak masker minimal satu warga itu tiga, karena setiap 4 sampai 6 jam itu harus ganti. Dan minimal 1 orang itu punya 3 masker, disini masih banyak anak-anak tidak pakai masker, padahal itu penting,” kata Nasirwan.
Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Pokdarkamtibmas Kota Metro tersebut juga menyampaikan harapan masyarakatnya akan kesigapan Pemkot Metro dalam memberikan bantuan.
“Masyarakat itu berharap anggaran itu tidak hanya di OPD saja, masyarakat itu pengen cepat. Karena kalau di OPD itu kan harus tender karena anggarannya besar, jadi barang-barang yang masyarakat perlukan dalam new normal ini segera turun. Dan sarannya adalah anggaran itu jangan di taro di OPD tapi di taro di kecamatan, sehingga ketika benar-benar mendesak dibutuhkan dapat segera didapatkan. Anggaran di kecamatan dan kelurahan itu jangan di tarik, biarkan saja disitu tapi fungsinya digeser untuk Covid-19. Apa yang di beli, masker, hand sanitizer kemudian siapa yang bikin masker, kan banyak kita bisa memberdayakan konveksi disekitar kita,” bebernya.
Ketua Pokdarkamtibmas Kota Metro Anna Morinda mendukung harapan warga dan desakan DPRD yang meminta Pemkot setempat cepat tanggap dan transparan dalam pengelolaan anggaran penanggulangan Covid-19. Sehingga anggaran Covid-19 yang dikeluarkan dapat efektif dan bermanfaat.
“Seharusnya biarkan saja dikelurahan, biar camat dan lurah yang beli, sehingga bisa cepat diterima oleh masyarakat. Kami mendukung sekali saran dan masukan masyarakat di Imopuro. Dan kita sudah pernah sampaikan itu sebenarnya soal sembako, seharusnya tidak perlu ditanya orang kaya apa miskin, karena dalam situasi new normal ini masih banyak masyarakat yang terdampak. Dan Pemkot harus bergerak cepat serta transparan,” tambah Anna.(Mam)