Gerbang1news.com – DPD LSM Lipan Kabupaten Lampung Utara, menyoroti pengelolaan dan pembuangan limbah Gudang Wings di Jalan Lintas Sumatera, Kali Balangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten, yang dibuang disekitaran lingkungan rumah warga.
Ketua DPD LSM LIPAN Lampung Utara, Mintaria Gunadi mengatakan, seharusnya pihak managemen Wings menyiapkan pengelolaan limbah sendiri atau membuangnya di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
“Jika dibiarkan, kondisi ini lama-kelamaan akan berdampak buruk ke lingkungan dan warga sekitar. Karena limbah padat gudang Wings itu dibuang ditengah-tengah pemukiman penduduk dipinggir jalan Gang Otong Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan,” katanya, Sabtu (25/5/2016).
Menurutnya, dengan adanya limbah yang tercecer di sekitaran lingkungan rumah warga, dikhawatirkan nanti akan berdampak pada lingkungan hidup dan pencemaran udara karena bau busuknya yang menyengat.
“Warga harus sadar untuk tidak memunguti barang limbah dari gudang Wing seperti Sabun Mandi, Diterjen, Pasta Gigi, Sampo, yang telah rusak dan expair (kadaluarsa), tapi masyarakat tetap silih berganti berdatangan, bahkan warga dari luar desa pun terus berdatangan memunguti limbah sampah tersebut,” kata Gunadi.
Dia menambahkan, sejumlah aturan yang diduga telah dilanggar oleh perusahaan tersebut yakni undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Bab III, Bagian Kedua Pasal 59 menyebutkan bahwa Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Wali Kota/Bupati sesuai dengan kewenangannya.
Adapun limbah B3 meliputi, limbah yang memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan dalam Lampiran III Konvensi Basel, yaitu mudah meledak, cairan/padatan mudah terbakar, beracun, berbahaya terhadap lingkungan dan dapat menyebabkan infeksi.
Kemudian limbah yang memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan dalam Lampiran I Konvensi Basel, yaitu limbah medis, limbah yang mengandung campuran minyak bumi atau hidrokarbon, limbah dari produksi/formulasi/penggunaan resin/latex, limbah dari pengolahan logam dan plastik.
Selanjutnya, limbah dari buangan industri dan limbah yang mengandung senyawa tertentu seperti timbal, air raksa, kadmium, tembaga, dan lain-lain.
“Sesuai undang-undang 32 Tahun 2009 Paragraf (5) terkait Hak Gugat, jadi masyarakat berhak mengajukan gugatan apabila terdapat dan berakibat pada kerusakan lingkungan hidup, meski belum ada korban lebih baik kita mencegahnya,” tambahnya.
Dia mengingatkan, sesuai aturan tersebut dalam pasal 99 diantaranya menyebutkan akibat kerusakan lingkungan hidup, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama satu tahun dan paling lama tiga tahun, serta denda paling sedikit Rp 1 milyar dan atau paling banyak Rp 3 Milyar.(Her)