Gerbang1news.com – Metro
Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro terkait pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menuai sorotan publik. Di tengah polemik yang berkembang, Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) mendesak adanya transparansi serta kejelasan dalam setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Ketua IPLI, Hermansyah TR, SH, menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hak dan kepentingan pekerja harus dijalankan secara hati-hati, terbuka, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang jelas, tidak menimbulkan kebingungan di lapangan, serta tidak merugikan para pekerja. Transparansi menjadi kunci agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat,” tegas Hermansyah. Senin, 30/03/2026.
Menurutnya, seluruh proses administrasi, termasuk yang berkaitan dengan hak keuangan maupun dokumen pendukung, wajib dilakukan secara benar dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam prosedur dapat berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
IPLI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan Pemkot Metro dan siap turun langsung memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Bahkan, jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Kami akan berdiri di tengah masyarakat. Jika ada pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Di sisi lain, Hermansyah juga mengimbau para P3K paruh waktu dan pihak terkait untuk tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas sambil menunggu kejelasan resmi dari pemerintah.
Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan adanya dampak terhadap pelayanan publik, terutama pada sektor kebersihan. Hal ini dinilai menjadi peringatan serius agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dan solutif.
Hingga saat ini, masyarakat masih menanti penjelasan resmi dari Pemkot Metro terkait kebijakan yang menuai polemik tersebut. Publik berharap pemerintah dapat segera memberikan klarifikasi yang terbuka, adil, dan mampu meredam gejolak yang berkembang. (red)