Anggota Komisi II DPR RI Masinton Pasaribu meradang saat menggelar rapat bersama KPU RI. Masinton protes karena dirinya tidak bisa mendaftar sebagai bakal calon bupati Tapanuli Tengah.
Dalam rapat, Masinton meminta KPU bisa mengambil tindakan dan sikap tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kasusnya. Ia juga mengatakan KPU seharusnya bisa memahami dinamika dan kondisi psikologi di suatu daerah.
Masinton bahkan menyebut pimpinan KPU sontoloyo. Ia meminta KPU tegas lantaran sudah diberi gaji tinggi dan fasilitas mewah hingga triliunan.
“Saya cuma minta saudara tegas menjalankan undang-undang. Jangan sontoloyo Pak, mental apa begini, saudara digaji dengan fasilitas mahal dengan nilai anggaran triliunan,” tandasnya, seperti pada tayangan video yang telah banyak dilansir.
Hal tersebut disampaikan Masinton dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Dirjen Polpum Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Selasa (10/9/2024).
Protes Masinton itu kemudian ditanggapi oleh Ketua KPU Mochamad Afifuddin. Ia mengatakan KPU yang akan melakukan pengawasan hingga berpedoman pada undang-undang yang ada.
Tak merasa puas dengan jawaban tersebut, Masinton meminta komitmen yang tegas dari komisioner KPU dalam mengambil kebijakan tegas atas insiden yang diterimanya tersebut.
“Jangan bicara bahasa undang undang normatif. Ini kita situasi seperti ini, saudara ketua harus paham Pak, dinamika dan kondisi psikologi di daerah itu. Ini kan kita diberi kewenangan undang-undang bapak-bapak ini untuk mengambil keputusan,” kata Masinton dengan nada tinggi.
“Yang saya minta, gunakan, bukan lagi dengan bahasa normatif ‘jadi begini, berdasarkan ini ini’ sontoloyo! Gitu lho bos, saudara diberikan kewenangan,” timpalnya lagi.
Masinton tak meminta KPU melanggar undang-undang. Ia hanya meminta KPU menjalankan tugasnya sesuai undang-undang menyikapi kasusnya.
Ia kemudian menyinggung demokrasi di Indonesia saat ini makin brutal lantaran berawal dari penyelenggaranya.
“Brutal demokrasi ini, anda yang menyebabkan. Brutalitas ini dimulai oleh penyelenggara kok. Kok kalian membiarkan ini, di mana mental kalian? Saudara bermain-main dengan apa yang terjadi di daerah hari ini. Ngapain Anda dibayar triliunan tadi? Sebanding tidak dengan yang dikeluarkan rakyat untuk tugas kalian? Tidak sebanding,” tegasnya lagi.
Masinton kemudian meminta jajaran KPU yang notabenenya kebanyakan bekas aktivis untuk berpihak pada demokrasi. Ia mengatakan kondisi di KPUD Tapanuli Tengah sudah tak menjalankan peraturan perundang-undangan sehingga dirinya tak bisa mendaftar.
“Saya menyatakan ini karena kita ingin tegakkan hukum dan perundang-undangan. Di sana tak ada lagi KPU yang menjalankan hukum dan perundang-undangan. Kalian bicara norma. Memble-memble. Apa kalian ini? Demokrasi kita rusak. Kebrutalan ini dimulai oleh penyelenggara,” kata Masinton seraya jari telunjuknya menuding-nuding jajaran KPU. (*)