Gerbang1news.com, Metro – Pemerintah Kota Metro berupaya menekan inflasi dalam peningkatan perekonomian di wilayahnya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng Bank Indonesia Lampung.
Kerjasama yang terjalin dalam High Level Meeting TPID Kota Metro, bertujuan untuk memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Pemulihan Ekonomi Kota Metro melalui Digitalisasi melalui strategy Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kota Metro.
Walikota Metro Wahdi memaparkan tiga Faktor yang menjadi pemicu inflansi di Kota Metro yaitu kebijakan nasional (Admintered Price) kebijakan dan hal hal yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan harga bahan bakar minyak (BBM), serta cukai rokok.
“Tidak hanya itu saja, faktor alam juga sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi dan juga sangat berpengaruh terhadap harga komoditas, selanjutnya besarnya permintaan masyarakat terhadap suatu barang meningkat maka harga barang-barang akan cenderung naik,” kata Wahdi, saat membahas kerjasama dengan Bank Indonesia di di OR Setda Kota Metro (4/11/2021).
Wahdi meminta tim pengedalian inflasi daerah dapat bekerja sebaik-baiknya, pengumpulan data dan kebijakan pengendalian inflansi di Kota Metro harus memperhatikan inflasi di daerah Lampung dan Nasional.
Ditempat yang sama, Sekda Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo mengucapkan selamat datang kepada Pimpinan BI Lampung yang telah hadir di Kota Metro.
Dia mengapresiasi atas terselenggaranya acara High Level Meeting TPID ini sehingga bisa menekan harga inflasi di wilayah Kota Metro, selain itu Pemerintah bekerja sama dengan BI akan terus menekan harga inflasi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang stok bahan pokok.
Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lampung, Budiharto Setyawan menjelaskan enam kesepakatan yang tertuang dalam strategi aksinya itu, yakni yang pertama melakukan restrukturisasi TPID kabupaten/kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) RI tentang TPID dan Keputusan Gubernur Lampung tentang TPID Provinsi Lampung. Kedua memantau ketersediaan pasokan dan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Ketiga berkoordinasi bersama pelaku usaha untuk mengatasi keterlambatan atau kekurangan stok kebutuhan pokok, penyimpangan atau penimbunan serta meminimalisir gangguan distribusi pasokan bahan kebutuhan pokok yang didukung dengan kesiapan modal angkutan.
“Hal ini juga untuk meningkatkan pengawasan barang beredar agar masyarakat terhindar dari barang kedaluwarsa, barang selundupan serta barang impor yang tidak aman dikonsumsi atau digunakan. Kelima, melaksanakan operasi pasar murah (OPM) khusus beras dengan menggunakan cadangan pangan pemerintah. Keenam, meningkatkan kerja sama perdagangan antar daerah, terutama untuk komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Metro,” ungkap Budiharto.(rl)