Puluhan Kontraktor Bakal Laporkan LPSE Tanggamus ke KPK

0
213
/Istimewa.

Gerbang1news.com, Tanggamus – Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tanggamus akan dilaporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Dikatakan salah satu direktur perusahaan DK, ia bersama kontraktor lainnya akan melaporkan UKPBJ Kabupaten Tanggamus atas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ke pihak yang berwenang (red penegak hukum) dalam proses tender proyek.

“UKPBJ Kabupaten Tanggamus diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan nepotisme pada pelaksanaan tender lelang proyek di Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan dugaan upaya pengondisian tender Kabupaten Tanggamus tahun 2021. Salah satunya pekerjaan Normalisasi dan perkuatan tebing Way Semuong dengan HPS Rp 4.499.999.228,79.
UKPBJ melalui kelompok kerja (Pokja) diduga telah dengan sengaja memanipulasi proses Tender dalam LPSE untuk memuluskan pengondisian penentuan pemenang tender/pelaksana pekerjaan,” katanya, Kamis (24/6/2021).

Menurut dia, kemungkinan UKPBJ (red-Pokja) LPSE Kabupaten Tanggamus diduga selama ini melakukan percobaan melawan hukum dengan dugaan memanipulasi proses tender dan hal tersebut diduga terjadi terus-menerus berulang.

“Menindak lanjuti permasalahan tersebut, beberapa rekanan akan melaporkan UKPBJ Kabupaten Tanggamus ke pihak berwenang seperti Kejaksaan Tinggi Lampung, Polda Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan KKN dengan membawa bukti bukti yang mereka miliki,” tegasnya.

Ia menilai UKPBJ melalui Pokja (red- tanggamus) diduga melanggar Pasal 604, Pasal 605 KUHP Dan Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.”

Pasal 15, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”
Menurut mereka Hal ini dianggap perlu dilakukan agar tidak terjadi kembali dan untuk menjadi pembelajaran/contoh atas kejahatan Korupsi/Kolusi/Nepotisme yang dilakukan oleh UKPBJ (Pokja) pada proses lelang/tender khusunya di Tanggamus dan umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mungkin selama ini UKPBJ (Pokja) Kabupaten Tanggamus selalu luput dari jerat Hukum sehingga percobaan-percobaan melawan hukum dengan memanipulasi proses tender di Kabupaten Tanggamus terus berulang,” tegasnya.

Sementara, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten setempat Sarwo Hady mengatakan, LPSE Kabupaten Tanggamus bekerja sesuai aturan dan SOP yang telah ditetapkan oleh LKPP.

“Aplikasi LPSE dibuat oleh LKPP dan kami LPSE hanya menjalankan aplikasi tersebut, server LPSE Kabupaten Tanggamus ada di jakarta, dan tidak ada pihak dari mana pun yang dapat mengutak atiknya, dan dijamin website LPSE tersebut aktif 24 jam kecuali kalo ada maintenance,” terang Sarwo saat dikonfirmasi,(18/6)

Sarwo juga menerangkan, pihaknya sudah bekerja secara profesialonal dan sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami di ULP mempunyai kode etik tidak boleh berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung, baik melalui telpon atau media laennya pak, kecuali saat verifikasi pekerjaan. Server kami ada di jakarta dan LPSE pada tahun 2020 kami telah daudit oleh BPK dan ikut areal intervensi korsupgah KPK pak,” terang Sarwo, melalui pesan Watshapnya.

Sarwo juga menambahkan, dirinya membantah kalau dikatkan tidak online, karena menurutnya jika terjadi pihaknya pasti terkena teguran.

“Kalo kami tidak online kami langsung kena teguran langsung dr LKPP pak, dan itu ditujukan tempat server berada di jakarta, dan kami belum mendapatkan peringatan atau teguran dr LKPP. Website kami punya LKPP pak, kami tidak pernah tau ada website palsu, baru dengar ini,” sanggah Sarwo.(Tan)

LEAVE A REPLY