DPRD Metro Sikapi Pertanggungjawaban Realisasi APBD 2020

0
23
Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 dan Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum fraksi-fraksi./Ist

Gerbang1news.com, Metro – Ketua DPRD Kota Metro, Tondi MG Nasution memimpin rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 dan Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum fraksi-fraksi, di ruang sidang DPRD Kota Metro, Senin (7/6/2021).

Pandangan fraksi disampaikan anggota DPRD Abdul Haq dari partai Nasdem yang mengawali pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro terkait pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang progresnya dikatakan sangat lambat, dinilai ada unsur kesengajaan dan tidak di setorkan oleh Opd selaku pemungut pajak, mohon ditertibkan untuk PDAM, dana hibah yang belum memenuhi syarat yang berlaku juga mohon di selidiki, adapun jumlah tenaga honorer tahun 2020 dan anggaran honorer tahun 2021 yang mendapatkan SK di akhir tahun, dirinya memohon penjelasan secara rinci kepada Walikota.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Metro Wahdi menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi yang diawali dengan jawaban terhadap fraksi partai nasdem terkait temuan BPK RI atas adanya pajak yang tidak disetor atau tidak dipungut akan segera di evaluasi kembali dengan meningkatkan pengawasan agar mampu meminimalisir kecolongan, terkait dana media cetak akan disusun kembali sesuai kebutuhan real media dan surat kabar, kemudian untuk pemberian khususnya dana belanja hibah akan segera dievaluasi kembali agar menjadi fokus BPK kedepan serta dapat dihindari kerugian Negara, dalam mengawasi jalannya pembangunan serta progres penyelesaiannya telah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat dan akan segera di selesaikan.

Dia menambahkan, mengenai tenaga harian lepas Kota Metro yang dianggarkan tahun 2020 telah cukup dibayarkan di akhir 2020 selama 11 bulan dan tunjangan hari raya selama 1 bulan gaji, dengan mempertimbangkan anggaran APBD maka THR diambil dari BPJS ketenagakerjaan bukan dari dana APBD. Pemerintah Kota Metro akan terus menindaklanjuti temuan-temuan BPK.

Untuk menanggapi pandangan ke lima fraksi yakni partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Demokrat dan Partai Amanah Bangsa, terkait predikat WTP ke 11 tahun berturut-turut perencanaan pembangunan terbaik di tingkat Provinsi selama 5 tahun berturut-turut, serta predikat pelayanan publik yang sangat baik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan.

Wahdi mengucapkan terimakasih untuk apresiasi dan Pemerintah Daerah akan mempertahankan prestasi, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi dengan cara meningkatkan kinerja. Kemudian untuk menanggapi catatan keuangan pada anggaran tersebut Pemerintah Kota Metro akan lebih cermat dan matang dalam perencanaan program, serta akan lebih meningkatkan evaluasi belanja sehingga lebih efisien dengan mengedepankan pembangunan serta kepentingan masyarakat.

“Kami ucapkan terimakasih yang tulus atas perhatian dan koreksinya untuk kemajuan Kota Metro kedepannya, kami akan mengevaluasi beberapa pandangan umum terkait yang sudah disampaikan oleh ke enam fraksi-fraksi pada hari ini,” ujarnya.(rl)

LEAVE A REPLY