DPRD Paripurnakan LKPJ Bupati Pesibar Akhir Tahun Anggaran 2020

0
53
DPRD Pesisir Barat rapt paripurna LKPJ Bupati tahun anggaran 2020./Irham

Gerbang1news.com, Pesisir Barat – Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan amanat dari pasal 69 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 18 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyampaian LKPJ secara umum untuk mempresentasikan dan merangkum kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintahan daerah.

LKPJ Pesibar disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 dan Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Terkait dengan realisasi belanja disampaikan langsung oleh Pj Bupati, Bambang Sumbogo, SE.MM, yaitu:

1. Urusan Pemerintah Daerah wajib pelayanan dasar capaian kinerja mencapai 92.00 persen dan capaian keuangan sebesar 91.03 persen.

2. Urusan Pemerintah Daerah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar capaian kinerja mencapai 92.86 persen dan capaian keuangan sebesar 89.17 persen.

3. Urusan pemerintah daerah pilihan capaian kinerja mencapai 91.03 persen dan capaian keuangan sebesar 91.08 persen.

4. Urusan Pemerintah Daerah penunjang capaian kinerja mencapai 91.63 persen dan capaian keuangan sebesar 88.59 persen.

5. Urusan Pemerintah Daerah pendukung capaian kinerja mencapai 89.69 persen dan capaian keuangan sebesar 83.03 persen.

Sebelum memaparkan realisasi belanja daerah ia juga menyampaikan tema pembangunan daerah pada tahun 2019 yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia diringi Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk Mengentaskan Kemiskinan.Tema tersebut dijabarkan kedalam 5 prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dengan berpijak pada peningkatan kualitas SDM.

2. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.

3. Menjaga iklim investasi dengan penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

4. Pembangunam infrastruktur daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

5.Menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya alam demi keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Namun pada kenyataannya tema tersebut belum seutuhnya tercapai masih banyak permasalahan yang timbul dan belum bisa diatasi sampai di tahun 2021 seperti:

1. Permasalahan bidang ekonomi daerah.

Diantaranya :

– Menurunnya produktivitas pertanian.

– Lambatnya pertumbuhan nilai investasi.

2. Permasalahan bidang infrastruktur daerah.

Diantaranya :

– Penyelesaian kompleks perkantoran pemerintahan daerah.

– Terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana mitigasi bencana.

3. Permasalahan bidang kesejahteraan rakyat.

Diantaranya :

– Lambatnya penurunan angka kemiskinan.

– Masih rendahnya nilai indeks pembangunan manusia.

4. Permasalahan bidang pemerintah
Diantaranya :

– Kualitas dan Kuantitas sumber daya manusia aparatur.

– Belum optimalnya penggunaan hasil monitoring dan evaluasi dalam pengambilan kebijakan daerah.

Mengingat permasalahan yang masih meraja lela tentu diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat bisa bekerja lebih cermat, sehingga bisa mengatasi permasalahan yang ada agar Kabupaten termuda di Lampung ini bisa menjadi Kabupaten yang maju dan berkompeten di tahun-tahun berikutnya.(Ir)

LEAVE A REPLY