Gerbang1news.com, Tanggamus – Diduga memalsukan tanda tangan. Warga Pekon Gedung Agung kecamatan Pulau Panggung, melaporkan Penjabat (Pj) kakon setempat ke kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten tanggamus, Senin (5/10/2020).
Menurut Almunadi selaku mantan badan himpun pemekonan (BHP ), yang juga bersama warga lainnya menyerahkan dokumen yang diyakini sebagai barang bukti untuk mengungkapkan dugaan pemalsuan tanda tangan.
Dikatakannya, beberapa warga setempat meyakini adanya dugaan pemalsuan tanda tangan didalam daftar hadir berita acara penyusunan RKP Pekon gedung agung, tertanggal 22 Mei 2019 dan persetujuan laporan keterangan pertanggung jawaban realisasi pendapatan belanja pekon (APBP) anggaran tahun 2019, tertanggal 30 Desember 2019.
“Ya kami, khususnya saya melaporkan Pj kakon ke Kajari atas dugaan pemalsuan tanda tangan, untuk di inspektorat, kan prosesnya masih tetap berjalan, nah kalau pemalsuan tandatangan inikan sudah menyangkut pribadi,nama baik dan juga harga diri, makanya kita laporkan” katanya.
Almunadi mengaku, sebelumnya ia tidak tahu terkait dugaan tanda tangan 0alsu tersebut. Hal itu terungkap setelah Inspektorat menangani pengaduan warga setempat terkait dugaan penyimpangan ADD 2019 baru tahu ada dugaan pemalsuan tanda tangan oleh Pj Kakon tersebut.
“Gimana saya mau hadir, tahu saja tidak kalau ada musyawarah Pekon, kok tau-tau ada Tandatangan saya di daftar hadir dalam berita acara tersebut, ya, kita serahkan proses nya kepada pihak penegak hukum ” kata Almunadi.
Hal senada diungkapkan Syahwani, Ketua Lembaga Permasyarakatan (LPM) pekon setempat, dirinya sebagai wakil dari masyarakat merasa tidak di fungsikan dan tidak pernah diberitahu jika ada musyawarah pekon.
“Selama menjadi ketua LPM hanya sekali saya di beritahu pada saat serah terima bangunan TPA, sayapun hadir, saat itu lah saya tanda tangan, jika ada tanda tangan yang lain itu berarti tanda tangan saya di palsukan” ungkapnya.
Sementara M Riska, Kasi Intel Kajari kabupaten Tanggamus mengatakan, laporan tersebut sudah di terima pihaknya.
“Untuk laporan dari warga pekon gedung agung sudah tiga kali yang masuk dan itu semua di terima dan sudah kita koordinasikan ke inspektorat, ya kita selesaikan satu-satu dululah, saat ini kita masih menunggu pelimpahan hasil dari pihak inspektorat, itupun ada beberapa pekon yang lain prosesnya juga sama masih menunggu,” jelasnya.
Sebelumnya, warga juga melaporkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Inspektorat Tanggamus terkait dugaan penyimpangan alokasi dana desa (ADD) tahun 2019, kini Pj kakon tersebut dilaporkan kembali ke Kajari atas dugaan pemalsuan tanda tangan.
Hingga berita ini terbit, PJ Kakon Gedung Agung, Hartawan belum bisa di konfirmasi. (Tan)