Gerbang1news.com, Tanggamus – Pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan pembinaan serta pengarahan terhadap penjabat (Pj) Kakon Se-Tanggamus di GSG komplek Islamic Centre Kota Agung, Rabu (9/9/2020).
Wakil Bupati (Wabup) Tanggamus AM Syafei, mengatakan pembinaan diberikan siapa Pj Kakon mampu bekerja sesuai fungsinya dengan mengedepankan amanah jabatan yang di emban.
Selain itu, Wakil Bupati juga menekankan Pj Kakon harus memberikan contoh protokol kesehatan covid-19, mulai dari pengunaan masker, cuci tangan pakai sabun dan lainya, jangan sampai prilaku kita menjastifikasi diangap sebagai kebolehan dimasyarakat.
Dia mengatakan, menjadi Pj merupakan satu kehormatan dan amanah, juga menjadi tangung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
“Wajahnya pemda itu ada pada kalian semua, kalau kalian salah, pemkab akan diangap salah menyerahkan jabatan, karenanya harus diemban sesuai aturan” katanya.
Menurutnya, untuk mendisiplinkan kinerja Pj Kakon, camat harus rutin melakukan absen virtual dengan penjabat kepala pekon yang tidak masuk.
Dia juga mengatakan, pada RAPBPekon tahun 2021 kegiatannya bersinergi dengan pemkab salah satunya pengadaan ambulan pekon, karena pungsi sosialnya sangat besar.
“Dalam pelaksanaan kegiatan, semua ada fungsinya masing-masing dan harus dilibatkan, jangan sampai mempertaruhkan ASN,” ucapnya.
Sementara Asisten I Pemkab Tanggamus Faturrahman, Bupati sangat berharap semua Pj Kakon agar melaksankan tugas melayani masyarakat dengan baik, termasuk melaksanakan tahapan pemilihan kepala pekon yang masih tertunda.
“Pak bupati kecewa dengan kinerja sebagian Pj, karena banyak laporan keluhan masyarakat langsung ke bupati juga melalui media,” ucapnya.
Menurut Faturrahman, Bupati mengangkat Pj karena diyakini mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.
“Menjadi Pj itu adalah ujian bukan tujuan, karena ada tim yang akan mengevaluasinya, kalau dia baik pasti akan ada riwet sampai pada peningkatan karir,” jelasnya.
Dia menambahkan, banyak keluhan masyarakat terkait penundaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang sebagian belum direalisasikan, keluhan warga itu mereka sampaikan langsung ke bupati.
Dia mengharapkan camat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, untuk melakukan evaluasi kinerja dan pertangungjawaban pengunaan dana desa.
“Jangan sampai karena pengelolaan dana desa bisa tergelincir, apalagi sampai pada vonis, selesai karir kalian, pemkab akan menandatangani pemberhentian dengan tidak hormat,” tegasnya.(Tan)