Gerbang1news.com, Metro – Pemerintah Kota Metro melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengadakan Webinar dengan tema “Vaksin Aman, Masyarakat Sehat, Ekonomi Bangkit” secara Virtual Zoom di Command Center Pemkot Metro, Kamis (3/12/2020).
Dalam webinar ini Kementerian Kominfo RI bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Metro, menghadirkan dua narasumber dari Dinas Koperasi , UMKM dan Perindustrian Kota Metro, Siti Aisyah serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro drg. Erla Andrianti.
Webinar ini digelar untuk membangun pemahaman, meningkatkan kepercayaan, serta partisipasi masyarakat terhadap kebijakan program Pemerintah, terutama yang terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional dan rencana Pemerintah untuk mempersiapkan serta memberikan vaksin Covid-19 yang aman bagi masyarakat.
Webinar dimulai pengantar host dari KPC PEN, dilanjutkan dengan moderator yang mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan materi, dan diakhiri dengan tanya jawab dari partisipan Webinar.
Kadis Koperasi, UMKM dan Perindustrian Siti Aisyah, memaparkan dampak Pandemi Covid-19 bagi UMKM, termasuk di Kota Metro. Pandemi hampir setahun belakangan ini telah menurunkan aktifitas ekonomi masyarakat, terjadi penurunan permintaan dan penjualan, kesulitan modal usaha dan lain sebagainya.
“Untuk itu salah satu tujuan program PEN adalah untuk ‘memperpanjang nafas’ UMKM, serta mengurangi dampak pandemi covid-19 terhadap industri mikro dan menengah. Sementara itu, kami telah menyalurkan bantuan dana stimulus bagi 1.250 pelaku UMKM di Kota Metro yang bersumber dari APBD,” jelasnya.
“Namun saya berharap pada bulan Desember ini Pemerintah dapat merealisasikan Banpres tersebut secara menyeluruh untuk 7.000 pelaku usaha UMKM di Kota Metro,” ucapnya.Selanjutnya, Siti Aisyah menjelaskan mengenai Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Pelaku UMKM yang bersumber dari APBN, baru direalisasikan oleh Pemerintah Pusat di Kota Metro sebesar 10 persen dari total alokasi bantuan.
“Untuk tahap awal pemberian program vaksin ini diperuntukan untuk usia 18 sampai dengan 59 tahun. Terlebih lagi kepada orang yang duduk di garda terdepan seperti medis, orang yang melaksanakan pelayanan publik, peserta BPJS PBI,” ujar Erla. Sementara Kadis Kesehatan, drg. Erla memaparkan tujuan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi masyarakatnya, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan virus covid-19. Diharapkan dengan adanya diseminasi informasi melalui pelaksanaan webinar ini, masyarakat akan lebih mengetahui tujuan, skema, prosedur, waktu pelaksanaan, tempat pemberian vaksin dan sebagainya.
Sedangkan vaksin ini akan dibagi menjadi 2 golongan, baik dari vaksin pemerintah dan vaksin mandiri. Untuk vaksin mandiri dipersiapkan pemerintah bagi masyarakat yang tidak termasuk prioritas tersebut, namun ingin melakukan vaksinasi secara mandiri.
“Mengenai harga vaksin mandiri kami sedang menunggu ketetapan Pemerintah Pusat. Sementara untuk kadar dan dosis dari 2 golangan vaksin ini sama,” papar Erla dalam menjawab pertanyaan peserta webinar.
Lanjutnya, Erla mengatkan waktu pemberian vaksinasi diperkirakan pada akhir Januari 2021. Pemberian vaksin ini juga baru dapat dilaksanakan setelah mendapat surat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Nantinya pemerintah juga menggunakan aplikasi untuk mendata sasaran yang akan di vaksinasi.
Untuk lokasi pemberian vaksin bisa kunjungi di berbagai Rumah Sakit, Klinik, Praktik Dokter dan pusat kesehatan di setiap daerah. Pemberian vaksinasi tetap dilakukan dengan protokol kesehatan.(rl)