Kejari Tulang Bawang Panggil 14 Kakam

0
203
Kejari Tulang Bawang menindaklanjuti hasil audit Inspektorat terhadap 14 Kakam./Nurwan

Gerbang1news.com, Tulang Bawang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang memanggil 14 kepala kampung (Kakam) dari 3 Kecamatan terkait penagihan hasil audit Inspektorat di Aula Kejaksaan Negeri setempat, Senin, (24/8/2020).

Selain penagihan hasil audit dari Inspektorat Tulang Bawang. Kejari juga menyosialisasikan antisipasi tindak pidana korupsi yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Dyah Ambarwati, didampingi kasi Intel, kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta para Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang dengan Kejari, dimana dari MoU tersebut ditindak lanjuti dengan pemberian Surat kuasa Khusus (SKK) dari Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk melakukan pemulihan keuangan Daerah melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” kata Dyah Ambarwati.

Diketahui, dalam temuan hasil audit Inspektorat terdapat tunggakan Pajak, kelebihan pembayaran maupun temuan administrasi sebesar kurang lebih Rp. 4.109.188.886,- (Empat milyar seratus sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang tersebar di seluruh kampung yang ada di kabupaten Tulang Bawang.

Dari hasil temuan tersebut, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kejaksaan Negeri melakukan sosialisasi dan penagihan. dari beberapa kampung yang belum membayar, pihak Kejaksaan Negeri melakukan penagihan senilai 1 Milyar lebih melalui surat kuasa khusus (SKK).

Dijelaskannya Kajari, penagihan di bagi menjadi 3 zona, hari ini penagihan dilakukan terhadap 14 kampung dan dihadiri 12 kampung yang tersebar di Kecamatan menggala, Menggala Timur, serta Gedung meneng.

“Dari 14 Kampung yang dikenakan penagihan hari ini, mayoritas kampung telah melakukan pembayaran. Sementara kampung yang belum melakukan pembayaran dikarenakan Kakam yang menjabat adalah kakam baru. sedangkan hasil temuan tersebut merupakan temuan dari kegiatan Kakam yang lama,” jelasnya.

Para Kakam yang hadir diberikan kesempatan mengklarifikasi hasil temuan tersebut dengan menunjukan bukti pembayaran, sementara bagi yang belum membayar diwajibkan membuat pernyataan kesanggupan pembayaran dalam tempo 1 bulan.(Wan)

LEAVE A REPLY