Gerbang1news – Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama pihak Kecamatan Kota Agung Timur, saat ini tengah berkoordinasi terkait upaya pembangunan jalur darurat di Pekon Kagungan kabupaten setempat.
Sekretaris Dishub Suroyo mengatakan, langkah tersebut guna mengetahui kebutuhan anggaran pada pembebasan lahan yang akan dijadikan jalur darurat.
“Kami sudah minta kecamatan untuk membahasnya bersama warga yang lahannya digunakan untuk jalur darurat. Nanti daerah siap membayar asalkan harga yang dipatok tidak terlalu tinggi,” ujar Suroyo.
Suroyo berharap, warga juga bersedia melepas harga tanahnya tidak terlalu tinggi. Sebab daerah punya batas maksimal kemampuan, dan juga akan ada pemeriksaan harga lahan yang realistis sesuai dengan nilai jual objek tanah (NJOP), semua itu akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami minta kesadarannya saja, sebab warga juga jika membangun rumah di lokasi itu pastinya waswas karena sudah sering terjadi kecelakaan rem blong,” ujar Suroyo.
Sementara ini, Dishub Tanggamus tidak bisa mengestimasikan anggaran untuk pembebasan tanah yang ada. Hal itu nantinya disesuaikan dengan hasil koordinasi antara kecamatan dan warga pemilik tanahnya.
“Untuk jalur darurat, beban pembebasan tanah memang dibebankan ke daerah, sedangkan Kementerian Perhubungan akan menanggung biaya pembangunannya. Hal itu membantu daerah meminalisir dampak fatal akibat rem blong yang biasa dialami truk,” katanya.
Selama ini di Pekon Kagungan, tepatnya sebelum Taman Makam Pahlawan Bahagia memang menjadi titik rawan rem blong. Hal itu karena lokasi itu akhir dari turunan panjang dan menikung.
“Sedangkan untuk kendaraan jenis truk, rem tidak bisa diporsir. Maka saat mengerem sepanjang jalan yang temurun, rem akan tidak berfungsi lagi. Hal ini biasa disebut rem bantat, karena katup rem tidak bisa mengembang lagi,” ujarnya.
Menurut Aminah, warga setempat, dirinya bersedia jika tanah dan rumahnya dibebaskan untuk pembangunan jalur darurat. Namun harapannya itu sesuai untuk dapatkan tanah dan rumah di tempat yang baru.
“Kalau sebenarnya mau, tapi berapa harganya belum tahu, nanti bicarakan dulu dengan suami saya,” ujar Aminah yang mengaku belum didatangi aparat kecamatan untuk bahas soal ini. (Ir)
