Gerbang1news.com – Metro Lampung
Wasis Riyadi, Perwakilan Fraksi Fraksi DPRD kota Metro: Salah seorang Perwakilan pembentukan Raperda tersebut di Bumi Si Wawai, Dirinya menyampaikan ucapan terima kasih atas penyampaian yang telah mewakili DPRD dalam rangka Paripurna tanggal 21 Juli 2025, yaitu kepada Saudara Walikota, bahwa Bapem Perda juga menyampaikan rancangan peraturan daerah untuk di bahas bersama-sama yaitu rencana peraturan daerah kota Metro tentang perubahan kedua atas Peraturan daerah kota Metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Pemerintah kota Metro.
- Rancangan peraturan daerah pertama itu tentang pendirian penataan dan pembinaan pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dari kota Metro Pihaknya menyambut baik dan merupakan apresiasi yang tinggi atas penyampaian kedua rapat tersebut, sebab merupakan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan apublik pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan bagi Masyarakat.
Menurut saat ini, berdasarkan peraturan daerah nomor 20 dan 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan keturunan yang telah diubah dengan peraturan daerah kota untuk rumah nomor 9 tahun 2019 dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah, oleh karena Dewan meminta bagaimana mana cara mengubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 dengan berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014, Pemerintah daerah telah merubah beberapa kali, yang terakhir dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2023, maka hal tersebut tentu membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi, dari sisi kelembagaan bahkan perubahan yang masuk berpengaruh pada garis kebijaksanaan koordinasi dan pengendaliannya termasuk
pertanggungjawaban atas perubahan tersebut juga telah diiverifikasi oleh Pemerintah kota untuk melakukan perubahan kembali atas Peraturan daerah tahun 2004 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah terkait dengan perubahan perangkat daerah kota Metro, untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama prinsip efisiensi dan aktivitas dimana pemerintah daerah harus memastikan bahwa perubahan pada daerah yang dilakukan tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan, tetapi juga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya.
Yang kedua adanya pembagian tugas yang jelas yaitu beban tugas dan fungsi antara daerah, harus jelas, terhindar dari tumpang tindih atau overlap, ketiga dalam aspek bidang dan tugas di mana perubahan wujud dan tugas perangkat daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang. Yang keempat persiapan personil dan perencanaan anggaran secara matang pada sebuah kebudayasn bahwa perubahan-perangkat daerah akan berdampak pada jumlah personil dan anggaran yang dibutuhkan, selain itu juga harus memastikan kepada satu perubahan pada daerah adalah untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada daerah, baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan hukum pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan, selain itu adanya perubahan ini juga sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendukung implementasi dari arah kebijakan pembangunan Nasional dan regional, provinsi Lampung.
Dirinya meminta kepada Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya mengenai rancangan peraturan pertam tentang pendirian penataan dan pembinaan pasar Rakyat, pusat perbelanjaan berdasarkan atas kemandirian dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian daerah yang berkelanjutan. Rapat Paripurna mengaku bahwa posisi strategi yang berada di lintas Kota dan kabupaten di Lampung Tengah dan kabupaten Lampung Timur mempunyai potensi yang sangat besar dan luas di bidang perdagangan dan jasa, bidang pengelolaan lebih dan perdagangan dan jasa, sebenarnya menurutnya telah ada peraturan daerah pertama turun nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan. (ADV)