Gerbang1news.com – Metro Polemik nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro terus memantik perhatian publik. Aksi para pegawai yang mendatangi kantor DPRD Kota Metro menjadi bukti bahwa persoalan ini telah memuncak dan membutuhkan solusi nyata dari pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI), Hermansyah TR, SH, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang dialami para P3K paruh waktu tersebut. Ia menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut nasib para pekerja yang selama ini telah mengabdi dalam pelayanan publik.
“IPLI sangat prihatin melihat kondisi P3K paruh waktu di DLH. Mereka bekerja untuk pemerintah daerah, tetapi justru harus memperjuangkan kepastian nasibnya sendiri. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Hermansyah. Senin, 16/03/2026.
Menurutnya, DPRD Kota Metro sebagai representasi rakyat harus berani mengambil langkah tegas dan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi konkret terhadap persoalan tersebut.
“DPRD jangan hanya menjadi penonton ketika para pekerja daerah harus turun langsung menyuarakan haknya. Persoalan ini harus segera diselesaikan secara adil dan terbuka,” ujarnya.
Diketahui, isu kesejahteraan dan kepastian hak P3K paruh waktu di Kota Metro memang tengah menjadi sorotan. Bahkan ribuan pegawai berstatus paruh waktu di lingkungan Pemkot Metro sempat menghadapi persoalan hak seperti tunjangan dan kesejahteraan yang belum sepenuhnya jelas dalam penganggaran daerah.
Hermansyah menegaskan, sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjalankan fungsi sosial kontrol, IPLI tidak akan tinggal diam jika ada persoalan yang menyangkut hak masyarakat maupun para pekerja daerah.
“IPLI akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian, bukan membiarkan para pegawai hidup dalam ketidakpastian,” tegasnya lagi.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan P3K paruh waktu harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi. Ini soal keadilan bagi mereka yang sudah bekerja dan mengabdi untuk daerah. DPRD dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab menyelesaikannya,” pungkas Hermansyah (red)