Gerbang1news.com, Metro – Isu pergantian jabatan (Rolling) di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Metro, terus menuai kritikan.
Kali ini datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Metro, yang menyarankan Walikota Metro untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Bukan karena kedekatan atau slogan “asal bapak senang”.
“Laporan masyarakat kepada kami, YLKI Kota Metro, masih lemah dan kurang maksimalnya pelayanan publik di Kota Metro khususnya pelayanan publik di rumah sakit dan satuan kerja yang ada. Dibutuhkan upaya serius dalam memperbaiki pengelolaan pelayanan, pengaduan untuk memperbaiki pelayanan
publik. Seperti memaksimalkan sistem management pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan melibatkan lembaga lembaga kajian publik.
Terkait dengan hal tersebut, tujuan kajian adalah mengidentifikasi berbagai model manajemen pengaduan masyarakat dan rekomendasi kebijakan manajemen pengaduan masyarakat yang efektif,” kata Ketua YLKI Kota Metro, Erwin Effendi, Jumat (19/8/2021).
Guna meningkatkan kualitas pelayanan seperti yang diharapkan, lanjutnya, Walikota Metro harus memilah pejabat yang akan ditempatkan di satuan kerja. Sebab, secara umum masyarakat belum banyak memahami saluran pengaduan baik internal maupun eksternal.
“Disamping itu sebagian besar masyarakat masih apriori bahwa pengaduan mereka tidak akan ditindak lanjuti. Kemudian selanjutnya yang tentu tidak kalah pentingnya adalah diperlukan Upaya upaya untuk menghubungkan tata-pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik. Dimana terdapat keterkaitan kuat antara konsep good-govermance (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep pelayanan publik,” ucapnya.
Menurut dia, penting pelayanan publik keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah hendaknya mengambil berbagai langkah kebijakan.
“Yang paling mendasar adalah mengubah mindset birokrat menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat, serta penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan dan penerapannya penerapannya. Maka dari itu kami YLKI kota metro memberikan masukan kepada bapak walikota harus selektif memilih atau menunjuk pejabat pemerintahan yg mengerti, memahami dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Karena menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan juga dapat merealisasikan visi & misi walikota dengan terwujudnya Metro Ceria Lampung Berjaya,” imbuhnya.(Mam)