Pansus DPRD Waykanan Soroti Penyaluran BLT Dana Desa

0
292
Rapat hearing Pansus DPRD Waykanan./Deky Saputra

Gerbang1news.com, Waykanan – Pansus DPRD Kabupaten Waykanan menyoroti bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang dinilai kurang tepat sasaran.

Hal itu lantaran masih ada laporan beberapa warga Kampung di kabupaten Waykanan mengenai bantuan BLT yang tidak tepat sasaran.

Ketua Pansus Hamim Akbar mengatakan dalam pendataan atau penyaluran bantuan ini prioritas kan warga yang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu.

“Untuk mendata masyarakat yang akan diberikan bantuan dalam pandemi Covid 19 ini, utamakan dulu masyarakat yang tingkat ekonominya paling rendah, dan setelah itu baru kita juga perjuangan masyarakat yang terkena dampak pada umunya,” ujarnya saat rapat Hearing di ruang rapat DPRD kabupaten Waykanan (2/6/2020).

Dalam acara tersebut juga hadir Wakil Pansus DPRD Aburizal Setiawan beserta anggota lainnya yaitu Adinata, Rena Yani, Hairullah, Sairul Sidiq, Tari Ines Safitri, Jawiko selaku anggota pansus, juga ikut serta Kadis Sosial Pardi, Kadis PMK Ixuan Ahmadi dan jajaran lainnya.

Menanggapi permasalahan atau konflik antara masyarakat dan Aparatur kampung tentang pendataan bantuan yang terjadi dikampung Negeri Baru dan Umpu bhakti, Wakil Ketua Pansus DPRD Aburizal Setiawan meminta kepada PJ, Kakam yang menjabat di dua kampung tersebut untuk segera menyelesaikan permasalahannya dengan cara bermusyawarah.

“Saya minta kepada PJ, Kakam yang menjabat di dua kampung ini, agar menyelesaikan problem ini dengan cara musyawarah, supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dan pemerintah kampung cari jalan keluarnya karna dengan cara musyawarah lah kita bisa menemukan solusi disuatu permasalahan yang terjadi seperti saat ini,” kata Aburizal Setiawan.

Tujuan untuk meluruskan pembahasan bantuan langsung tunai yang dananya bersumber dari dana desa, Kepala Dinas PMK Kabupaten Waykanan Ixuan Ahmadi menambahkan peraturan menteri tentang penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kampung bisa maksimalkan penggunaan dana desa untuk BLT dana desa dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 Tahun 2020 Tertanggal 29 mei 2020 prioritas penggunaan dana desa untuk BLT dana desa dengan syarat hasil nusyawarah kampung,” pungkasnya.(Eky)

LEAVE A REPLY