Kelengkapan Izin adalah Bentuk Legalitas yang Sah

0
280
Ketua LSM KPKL Kota Metro, Imam Ardiansyah.

Gerbang1news.com, Metro – Legalitas merupakan hal yang prinsip yang harus dijatuhi dalam segala bidang, termasuk bagi perusahaan yang berinvestasi. Jika memang persoalan ijin sebagai legalitas merupakan kewenangan pemerintah daerah, tentunya harus dilaksanakan dan bersikap tegas.

Industri di definisikan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Perusahaan Industri sebelum berdiri dan beroperasi melakukan kegiatannya seharusnya terlebih dahulu mengantongi izin. Baik Izin Pembangunan dan izin Kegiatan Opersional. Adapun Izin seperti Akta Pendirian, IMB, SITU, SIUP, Izin lingkungan dari Badan pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Operasional atau Izin Usaha Industri (IUI), alat angkut, Izin mendirikan prasarana (IMP).

Setiap Kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian Pasal 101 angka satu (1) dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Pasal 2 ayat satu (1). Terkait Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin usaha Industri dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan penutupan Pasal 30 PP No 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

Dalam Izin Usaha Industri, jelasnya, tertera identitas perusahaan, NPWP, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Luas Lahan Lokasi Industri, kelompok Industri sesuai dengan KBLI dan Kapasitas Produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk industri jasa Sesuai dengan PP Nomor 107 Pasal 3 ayat 2 Tentang Izin Usaha Industri. Dalam hal ada perusahaan industri yang tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) maka pengawasan nominal besaran pajak yang timbul akibat kegiatan tersebut dipastikan tidak akan mungkin di monitor, apalagi dipungut.

Selain itu, pengawasan terkait ketanagakerjaan juga dipastikan tidak akan mungkin berjalan dengan semestinya sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

LEAVE A REPLY